Memahami legalitas usaha menjadi langkah penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi. Selain mengurus badan usaha dan perizinan, pelaku usaha perlu membuktikan kemampuan perusahaan sesuai bidang layanan yang mereka jalankan. Salah satu dokumen penting dalam sektor ini ialah Sertifikat Badan Usaha (SBU). Jika Anda mencari informasi tentang SBUJK adalah apa, Anda perlu memahami fungsi, manfaat, persyaratan, dan dasar hukumnya sebelum mengajukan sertifikasi.

SBUJK adalah Sertifikat Penting bagi Badan Usaha Konstruksi

SBUJK adalah sertifikat yang menunjukkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Pemerintah melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) menjelaskan bahwa SBU menjadi bukti pengakuan atas kemampuan badan usaha, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.

Dalam praktiknya, SBU membantu pihak lain memahami bidang dan kemampuan perusahaan. Klasifikasi mengelompokkan usaha berdasarkan jenis bangunan, bagian pekerjaan, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. Sementara itu, kualifikasi menggambarkan kemampuan usaha serta kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja. Karena itu, perusahaan perlu memilih klasifikasi dan subklasifikasi yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Pemerintah juga menempatkan SBU sebagai bagian penting dalam pemenuhan standar perizinan subsektor jasa konstruksi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjelaskan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) membutuhkan SBU Konstruksi untuk mengajukan Sertifikat Standar terverifikasi melalui sistem perizinan berusaha. Kondisi ini membuat pengusaha perlu menyiapkan sertifikasi sejak awal ketika mereka ingin menjalankan bisnis konstruksi secara tertib.

Keuntungan Membuat SBUJK bagi Perusahaan

Membuat SBU memberikan beberapa manfaat strategis. Pertama, sertifikasi membantu perusahaan menunjukkan kemampuan usaha kepada calon pengguna jasa. Ketika perusahaan menawarkan jasa konstruksi, bukti klasifikasi dan kualifikasi dapat memperkuat kepercayaan calon klien.

Kedua, SBU membantu perusahaan memenuhi kebutuhan perizinan pada subsektor jasa konstruksi. Pelaku usaha dapat menggunakan sertifikat tersebut dalam proses pemenuhan Sertifikat Standar terverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan aktivitas usaha dengan landasan administrasi yang lebih jelas.

Ketiga, sertifikasi dapat mendukung perusahaan ketika mengikuti peluang pekerjaan konstruksi yang mensyaratkan kemampuan tertentu. Perusahaan dapat menyesuaikan subklasifikasi dengan layanan yang mereka tawarkan sehingga calon pemberi kerja dapat melihat kesesuaian bidang usaha secara lebih mudah.

Selain itu, SBU dapat membantu perusahaan membangun citra profesional. Perusahaan yang menata legalitas, tenaga kerja, peralatan, keuangan, dan pengalaman usaha secara tertib akan lebih siap menghadapi proses kerja sama. Oleh sebab itu, pengusaha sebaiknya melihat sertifikasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian dari strategi membangun bisnis konstruksi yang kredibel.

Syarat dan Dokumen yang Diperlukan

Calon pemohon perlu menyiapkan data perusahaan dan dokumen pendukung sebelum mengajukan SBU. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mencantumkan beberapa data yang perlu perusahaan penuhi, antara lain data penjualan tahunan, kemampuan keuangan atau nilai aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, kemampuan menyediakan peralatan konstruksi, penerapan sistem manajemen anti penyuapan, serta data keanggotaan asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK.

Selain data tersebut, perusahaan perlu memastikan identitas badan usaha, NIB, kegiatan usaha, serta klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan layanan yang mereka jalankan.

Proses sertifikasi melibatkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang memiliki lisensi sesuai ketentuan. Pemerintah juga terus menata layanan sertifikasi. Pada 2025, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan SE Menteri PU Nomor 1/SE/M/2025 untuk mengatur layanan sertifikasi ketika LSBU tidak dapat beroperasi karena status lisensinya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha perlu menggunakan jalur sertifikasi yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan Hukum SBU dan Jasa Konstruksi

Pemerintah mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi melalui UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut mengatur usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan konstruksi, tenaga kerja, pembinaan, sistem informasi, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif. UU tersebut masih berlaku dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan UU Jasa Konstruksi, kemudian PP Nomor 14 Tahun 2021 mengubah sejumlah ketentuannya. PP Nomor 14 Tahun 2021 juga menyederhanakan proses pemenuhan persyaratan usaha melalui OSS. Karena itu, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan perizinan dan sertifikasi yang berlaku ketika mengurus legalitas.

Selain itu, Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tata cara pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha. Regulasi tersebut masih berstatus berlaku.

Urus Legalitas Bisnis Bersama Legalist Medan

Mengurus badan usaha dan sertifikasi konstruksi membutuhkan ketelitian karena setiap dokumen saling berkaitan. Karena itu, pendampingan profesional dapat membantu pengusaha memahami kebutuhan legalitas sebelum mereka memulai proses.

Legalist Medan hadir untuk membantu berbagai kebutuhan legalitas bisnis, mulai dari Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, hingga kebutuhan perizinan dan layanan legal lainnya. Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis konstruksi, Legalist Medan dapat menjadi pilihan untuk membantu menyiapkan fondasi legal perusahaan secara lebih terarah.

Baca Juga:Β Jasa Pembuatan PT Medan Belawan: Solusi Bisnis Legal & Cepat!

Penutup

Dengan legalitas yang tertata, perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri dan fokus mencari peluang proyek. Konsultasikan kebutuhan badan usaha dan legalitas konstruksi Anda bersama Legalist Medan agar setiap langkah sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Segera hubungi kami melalui Whatsapp di Legalist MedanΒ atau kunjungi Instagram resmi kami di @legalistmedan. Anda juga bisa mengunjungi laman resmi kami Legalist Medan untuk memperoleh sesi konsultasi gratis.