Pelaku usaha perlu memahami skala bisnis sejak awal agar dapat menentukan strategi dan legalitas yang tepat. Pemerintah mengelompokkan usaha berdasarkan ukuran tertentu untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan sesuai kebutuhan. Karena itu, pengusaha perlu memahami batas modal dan hasil penjualan sebelum mengembangkan bisnis lebih jauh.

Selain itu, klasifikasi usaha dapat membantu pengusaha menentukan kebutuhan administrasi dan perizinan. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat memilih struktur bisnis yang sesuai serta menyiapkan legalitas secara lebih terarah.

Apa Itu UMK?

UMK mencakup Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Keduanya merupakan bagian dari kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Pemerintah menggunakan modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagai dasar pengelompokan UMKM. Namun, setiap ukuran memiliki fungsi yang berbeda. Modal usaha menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelompok usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan mendukung pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Dengan demikian, pengusaha tidak cukup melihat omzet ketika menentukan skala bisnis. Pengusaha juga perlu memperhatikan modal usaha dan ketentuan sektoral yang berlaku.

Kriteria UMK Berdasarkan Modal dan Omzet

Lalu, bagaimana kriteria UMK yang berlaku? PP No. 7 Tahun 2021 menetapkan batas modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar. Batas tersebut tidak memasukkan tanah dan bangunan tempat usaha.

Sementara itu, Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Jadi, pengusaha dapat menggunakan kedua ukuran tersebut sesuai tujuan pengelompokan yang berlaku.

Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar. Nilai tersebut juga tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya, Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai paling banyak Rp15 miliar. Oleh sebab itu, pengusaha perlu melihat perkembangan modal dan penjualan secara berkala.

Pemerintah juga memungkinkan kementerian atau lembaga menggunakan kriteria lain untuk kepentingan tertentu. Misalnya, sektor tertentu dapat menggunakan omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kandungan lokal, atau penerapan teknologi ramah lingkungan.

Kriteria UMK dan Non UMK, Apa Bedanya?

Pembahasan kriteria UMK dan non UMK biasanya muncul ketika pengusaha ingin mengetahui posisi bisnisnya. Pada dasarnya, UMK mencakup Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memenuhi batas klasifikasi sesuai ketentuan pemerintah.

Sementara itu, istilah non-UMK dapat merujuk pada usaha yang tidak termasuk kelompok UMKM berdasarkan ukuran atau ketentuan yang digunakan. Namun, pengusaha perlu melihat tujuan pengelompokan dan aturan sektoral sebelum menentukan status usaha.

Karena itu, pengusaha sebaiknya tidak menggunakan satu ukuran untuk seluruh kebutuhan. Pemerintah dapat menerapkan kriteria berbeda untuk kepentingan tertentu sesuai karakter masing-masing sektor.

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Outsourcing? Kenali Cara Kerja & Hukumnya!

Mengapa Klasifikasi Usaha Penting?

Klasifikasi usaha membantu pengusaha memahami skala bisnis sekaligus menyusun rencana pengembangan. Selain itu, informasi tersebut dapat membantu pengusaha menyiapkan administrasi dan legalitas dengan lebih tepat.

Pertama, klasifikasi membantu pengusaha mengenali posisi bisnisnya. Kedua, data yang akurat memudahkan pengusaha mengisi informasi usaha dalam sistem perizinan. Ketiga, pengusaha dapat menyesuaikan rencana pertumbuhan berdasarkan kondisi modal dan penjualan.

Dengan begitu, pengusaha sebaiknya memperbarui data usaha ketika terjadi perubahan signifikan. Langkah tersebut membantu menjaga kesesuaian antara kondisi bisnis dan informasi legalitas.

Syarat dan Cara Mengurus Legalitas UMK

Setelah memahami skala usaha, pengusaha perlu mengurus legalitas berdasarkan kegiatan bisnisnya. Saat ini, pemerintah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP No. 28 Tahun 2025.

Pertama, pengusaha menyiapkan identitas dan data kegiatan usaha. Selanjutnya, pengusaha menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai. Setelah itu, pengusaha dapat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS untuk memperoleh NIB.

Kemudian, sistem perizinan menentukan kebutuhan berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Untuk kegiatan tertentu, NIB dapat menjadi legalitas utama. Namun, kegiatan dengan tingkat risiko tertentu dapat membutuhkan Sertifikat Standar atau izin sesuai ketentuan.

Selain itu, pengusaha mungkin perlu memenuhi persyaratan dasar atau persyaratan sektoral. Karena itu, pemeriksaan KBLI dan tingkat risiko menjadi langkah penting sebelum pengajuan.

Pengusaha dapat memeriksa proses perizinan melalui OSS Indonesia.

Landasan Hukum UMK di Indonesia

Pemerintah mengatur UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023.

Selanjutnya, PP No. 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Peraturan tersebut menetapkan pengelompokan UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. PP No. 7 Tahun 2021 – JDIH BPK

Sementara itu, PP No. 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP No. 5 Tahun 2021.

Urus Legalitas Bisnis Bersama Legalist Medan

Memahami kriteria UMK menjadi langkah penting sebelum pengusaha menentukan struktur dan legalitas bisnis. Namun, pengusaha tetap perlu memilih KBLI, bentuk usaha, serta perizinan berdasarkan kegiatan yang benar-benar dijalankan.

Legalist Medan membantu calon pengusaha menyiapkan kebutuhan legalitas secara lebih praktis dan terarah. Layanannya mencakup Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, NIB, serta berbagai kebutuhan perizinan usaha lainnya.

Penutup

Dengan pendampingan yang tepat, Anda dapat membangun bisnis dengan legalitas yang lebih tertata sejak awal. Jadi, jangan hanya berfokus pada penjualan. Pastikan struktur dan legalitas bisnis juga siap mendukung pertumbuhan usaha Anda bersama Legalist Medan.

Hubungi Kami Melalui: